KUANTAN SINGINGI, GRESRIAU.COM  – Hasil audiensi antara pengurus Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Kuantan Singingi dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menghasilkan sejumlah kesepakatan penting terkait penyelesaian tunda bayar (TB) hak aparatur desa serta rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

Audiensi tersebut dihadiri Bupati melalui Pj Sekda, Asisten I Bidang Pemerintahan Fahdiansyah atau Dr. Ukup, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kabag Hukum Setda Kuansing, serta Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD).

Dalam hasil audiensi yang berlangsung pada 28 Oktober 2026 tersebut, disepakati bahwa tunda bayar yang menjadi hak aparatur desa, meliputi kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, hingga anggota BPD, telah dimasukkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah menyatakan penyelesaiannya akan dituntaskan hingga berakhirnya tahun anggaran 2026, sehingga tidak ada lagi tunda bayar yang dibawa ke tahun berikutnya.

Selain itu, desa-desa yang sebelumnya hanya menganggarkan 11 bulan pembayaran penghasilan aparatur desa dan BPD pada APBDes Tahun Anggaran 2026 diminta segera melakukan APBDes Perubahan. Dalam perubahan tersebut, desa diminta memasukkan tiga bulan pembayaran tunda bayar serta satu bulan pembayaran tahun berjalan, yakni Desember 2026.

Untuk mempercepat proses administrasi, bendahara desa, baik Kaur Keuangan maupun Sekretaris Desa, diminta segera berkoordinasi dengan pihak kecamatan melalui Kasi PMD untuk selanjutnya diteruskan kepada Dinsos PMD. Langkah ini diperlukan agar seluruh desa dapat segera mengesahkan APBDes Perubahan dan tidak mengalami keterlambatan dalam proses pencairan.

PABPDSI juga menekankan pentingnya respons cepat dari Dinsos PMD untuk terus berkoordinasi dengan BPKAD dan seluruh camat di Kabupaten Kuantan Singingi. Koordinasi lintas instansi tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh desa menyelesaikan persyaratan administrasi sesuai ketentuan dan tidak ada desa yang tertinggal.

Tidak hanya persoalan tunda bayar, audiensi tersebut juga membahas agenda Pilkades serentak. Berdasarkan hasil kesepakatan yang disampaikan, pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Kuantan Singingi ditargetkan paling lambat April 2027. Saat ini, Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar pelaksanaannya masih dalam proses pembahasan di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dan selanjutnya akan diberlakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menanggapi hasil audiensi tersebut, Ketua LSM KPK RI Kabupaten Kuantan Singingi, Fathul Mu'in, angkat bicara. Ia menilai kesepakatan penyelesaian tunda bayar dan kepastian jadwal Pilkades merupakan hal penting yang perlu dikawal bersama, terutama agar hak aparatur desa dan BPD benar-benar direalisasikan sesuai waktu yang telah disepakati.

Fathul Mu'in berharap kesepakatan tersebut tidak hanya berhenti pada hasil pertemuan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah terkait hingga tingkat kecamatan dan pemerintah desa. Menurutnya, aparatur desa dan anggota BPD juga membutuhkan kepastian atas hak mereka yang selama ini tertunda.

"Kesepakatan ini harus menjadi komitmen bersama. Jangan sampai aparatur desa dan BPD kembali dihadapkan pada persoalan tunda bayar di kemudian hari. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh proses administrasi dan penganggaran berjalan sesuai kesepakatan," tegas Fathul Mu'in.

Ia juga meminta agar proses pembahasan Perda Pilkades segera dituntaskan sesuai prosedur, sehingga pelaksanaan Pilkades serentak paling lambat April 2027 dapat dipersiapkan dengan baik, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil audiensi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memberikan kepastian terhadap hak aparatur desa sekaligus mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih tertib dan demokratis di Kabupaten Kuantan Singingi.***