Di Indonesia, jurnalis dan pers memiliki perlindungan hukum yang kuat untuk menjalankan tugasnya. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kebebasan pers dan melindungi jurnalis dari intervensi dan intimidasi.

Menurut M. Hasbi, Wartawan Muda berdasarkan Kompetensi Dewan Pers, "Pers nasional bebas dan tidak dapat dihalang-halangi" seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pers. Selain itu, Pasal 18 ayat (1) juga menyatakan bahwa "Tidak seorang pun boleh menghalang-halangi atau memaksa jurnalis untuk melakukan tugasnya".

Jurnalis juga memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Pers. Namun, jurnalis juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan profesional dan etis, serta mematuhi kode etik jurnalistik.

Dewan Pers sebagai lembaga independen berfungsi sebagai watchdog untuk memastikan bahwa pers menjalankan tugasnya dengan profesional dan etis. Dewan Pers juga memiliki kode etik jurnalistik yang harus diikuti oleh semua jurnalis dan perusahaan pers di Indonesia.

Dengan demikian, jurnalis di Indonesia memiliki perlindungan hukum yang kuat dan kebebasan untuk menjalankan tugasnya, namun juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan profesional dan etis.